Rasa Kemanusian dan Aturan Menggantung Nasip Honorer K2

Info PNS – Rumitnya birokrasi pemerintah kita semakin membawa ketidak jelasan terhadap nasib para honorer K2 yang semakin hari menemukan jalan buntu dan di persulit dengan aturan undang-undang yang berlaku di indonesia janji janji serta harapan yang di berikan pemerintah terhadap tenaga honorer K2 membawa permasalahan dan polekmik dalam sistem perekrutan CPNS di tahun 2016 ini. Upaya-upaya yang di lakukan oleh para tenaga honorere sepertinya tidak mengalami perubahan yang signifikan terhadap keputusan pemerintah, lalau jalan apa yang harus di ambil agar semuanya bisa menerima keputusan yang tidak merugikan para tenaga honorer K2.
Di kutip dari informasi dari www.menpan.go.id Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sudah berupaya maksimal memperhatikan nasib eks Tenaga Honorer K2 (THK2). "Kami sudah menyusun road map penanganan permasalahan THK2, melakukan rapat maraton dengan lintas kementerian/lembaga untuk merumuskan payung hukum, serta upaya administratif lainnya untuk mendapatkan dukungan anggaran,"  ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman di Surabaya usai menghadiri acara Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara (6/2).
Menurutnya, hal tersebut dilakukan sebagai wujud empati dan simpati pemerintah terhadap nasib THK2. Namun demikian, sampai dengan saat ini upaya tersebut belum memberikan hasil karena secara substansial berbagai peraturan perundang-undangan yang ada tidak memberikan celah hukum bagi pengangkatan tenaga honorer secara otomatis menjadi CPNS pasca diterbitkannya UU ASN serta berakhirnya masa berlaku PP 56 Tahun 2012. "Secara jelas dan tegas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak memberikan ruang bagi rekruitmen dan pengangkatan CPNS secara langsung atau otomatis. Penerimaan CPNS harus melalui seleksi terlebih dahulu," ujar Herman.
Herman lebih jauh mengungkapkan, bahwa pada Pasal 58 ayat 3, tercantum jelas bahwa Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Hal ini diperkuat Pasal 61 bahwa Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan.
Dalam Undang-Undang tersebut di Pasal 62 ayat 2 juga dinyatakan proses seleksi dilakukan tiga tahap yaitu seleksi administrasi, tes kemampuan dasar (TKD) dan tes kemampuan bidang. Selain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas PP Nopmor 48 nomor 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil juga memberikan batasan-batasan yang jelas.
PP itu menyebutkan tenaga honorer K2 dapat diangkat setelah mengikuti tes kemampuan dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB). PP Itu juga menegaskan , Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014. "Artinya, gelombang pengangkatan tenaga honorer K2 selesai setelah pengangkatan CPNS pada 2014, serta seiring dengan berakhirnya masa berlaku PP 56/2012 pada Desember 2014," pungkas Herman. (Humas Menpan) 
Harapan yang besar dari para tenaga honorer K2 yang berjumlah kurang lebih 440 ribu adalah bagai mana pemerintah mengambil keputusan yang bijak sana dan tepat untuk menyelesaikan dan mengangkat Honorer K2 untuk menjadi CPNS secara bertahap mulai dari tahun 2016 ini sampai tahun 2019 dalam masa pemerintahan yang sekarang ini. (GSL)


Post a Comment

0 Comments

close