Info-PNS -- Wacana
kebijakan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disampaikan oleh
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi,
sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan para PNS. Kekhawatiran tersebut
muncul akibat adanya informasi yang mengatakan bahwa ke depannya pemerintah
akan melakukan rasionalisasi bagi 1 juta PNS.
Ditemui oleh
para jurnalis usai Rapat Kerja Pemerintah dengan seluruh Pejabat Eselon II
Kementerian/Lembaga di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa,
7 Juni 2016, Presiden Joko Widodo memberikan sedikit penjelasan tentang wacana
rasionalisasi PNS tersebut. Presiden mengutarakan bahwa kebijakan tersebut
dimaksudkan agar belanja pegawai kementerian atau lembaga di APBN bisa lebih
efisien. Namun demikian, Presiden menyampaikan bahwa rasionalisasi yang
dimaksud dalam wacana tersebut akan dilakukan secara alamiah.
"Kita
lakukan rasionalisasi secara alami. Artinya, dalam setahun misalnya pensiun 120
ribu orang, nanti pada tahun ke-5 kita hanya menerima 60 ribu orang. Nanti akan
berkurang banyak sekali," terang Presiden menjawab pertanyaan jurnalis.
Terkait
dengan target rasionalisasi PNS yang mencapai 1 juta PNS, Presiden menerangkan
bahwa rasionalisasi alamiah tersebut akan dilakukan hingga mencapai jumlah
target yang dimaksud. "Kalau itu dilakukan, nantinya suatu saat akan
tercapai (jumlah tersebut). Sehingga efisiensi belanja pegawai betul-betul bisa
kita lakukan," tambahnya.
Lebih jauh,
Presiden menegaskan bahwa rasionalisasi ini tidak akan dilakukan dalam jangka
pendek. Selain itu, Presiden memastikan bahwa wacana ini baru sebatas konsep di
tingkat kementerian dan belum diajukan secara resmi kepada Presiden.
"Ya
tidak mungkin dalam setahun diselesaikan. Tapi memang itu rencana dan konsep
dari Menpan belum saya terima, tetapi kira-kira arahnya seperti itu,"
tandas Presiden.
Sebagaimana
yang telah diberitakan sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi mengatakan, saat ini belanja pegawai mencapai 33,8 persen
dari total APBN. Artinya, sekitar Rp 720 triliun habis hanya untuk belanja
pegawai. Dengan adanya rasionalisasi ini, setidaknya negara dapat berhemat
sekitar 25% dari belanja pegawai. (PR)
0 Comments