Aksi Honorer K2 Desak MenPAN-RB Tidak Terbitkan PP P3K

Foto aksi honorer K2 doc.JPNN.com
Info PNS - Ketua Umum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, tindakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara MenPAN-RB Asman Abnur yang mempercepat penetapan PP Aparatur Sipil Negara (ASN) melanggar aturan. 

Alasan revisi UU ASN saat ini sudah menjadi usulan inisiatif DPR RI. Bahkan pimpinan DPR RI sudah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk segera diterbitkan Surat Presiden (Supres). 

"Menteri Asman mau melanggar aturan ya, silakan saja, pasti akan kami gugat ke PTUN," kata Titik kepada JPNN, Sabtu (25/2). 

Dia menyarankan, bila MenPAN-RB tidak mau berhadapan dengan aksi honorer K2 yang lebih besar, sebaiknya tunggu revisi UU ASN disahkan.

Baca Juga  :
Ribuan Honorer K2 Kecewa Berat Akan Melakukan Aksi Lebih Besar Lagi
Ribuan Honorer K2 Ancam Menginap di Kantor KemenPAN-RB
Honorer K2 Akan Melaksanakan Aksi 232
"Buat apa cepat-cepat tetapkan PP, toh nanti diubah lagi. RPP boleh disusun, tapi jagan asal main tetapkan. PP itukan di bawah UU, masa sekelas menteri ngak paham soal ini sih," ketusnya. 

Titik optimis Supres akan diterbitkan presiden. Sebab, masa berlakunya hanya 60 hari. Bila jangka waktu tersebut tidak ada tindakan, presiden pun bisa melanggar aturan. 

"Sudahlah, hentikan mencari-cari alasan untuk tidak mengangkat honorer K2. Kami sudah bekerja kok, bukannya ujug-ujug minta diangkat. Kalau MenPAN-RB masih ngeyel, terpaksa kami lawan dengan mengerahkan massa," tandasnya. 

Ratusan ribu honorer kategori dua (K2) mendesak MenPAN-RB Asman Abnur untuk tidak menerbitkan PP tentang Pegawai Pemerintah deng Perjanjian Kerja (P3K). Alasannya, keberadaan PP tersebut bertentagan dengan proses revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Mengapa kami demo Kantor KemenPAN-RB ? Ya karena MenPAN-RB ingin menerbitkan PP P3K. Padahal beliau sudah tau revisi UU ASN tengah bergulir di DPR," ujar Titik. 
Dia juga heran dengan kebijakan pemerintah yang mengangkat guru garis depan (GGD), dan PTT Kementerian Kesehatan padahal UU ASN akan direvisi. 

Dasar hukum apa, kok lagsung main angkat saja. Intinya kami meminta menteri jagan menerbitkan PP sebelum revisi UU ASN disahkan," tandasnya.
Seperti yang di beritakan sebelum nya bahwa aksi 232 ini dilakkan oleh honorer K2 untuk menagi janji pemerintah agar di angkat menjadi CPNS karena meraka yang menjadi honorer K2 ada juga yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun dan sama sekali tidak ada perhatian yang serius dari pemerintah. GSL (Sumber : www.jpnn.com)

Post a Comment

0 Comments

close